Anies Diperiksa Polisi, Pelanggaran Protokol Tak Hanya di Jakarta
Anies Bawedan.(ft:ist)
Jakarta,Metro24 - Beredarlah surat pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya. Ia diminta untuk datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (17/11//2020) pukul 10.00 WIB. Surat panggilan tersebut antara lain merujuk pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/54/09/XI/2020/Direskrimum, tanggal 15 November 2020.
Surat yang ditandatangani Kasubditkamneg selaku Penyidik Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadhan Syah SIK MIK dengan nomor B119925/XI/RES.1.24/2020/Ditreskrim 15 November 2020 tersebut beredar luas di masyarakat melalui grup-grup whatsapp, Senin (16/11/2020). Dalam perihal undangan klarifikasi itu disebutkan bahwa surat tersebut merujuk pada dua hal.
Pertama, laporan informasi nomor LI/279/xi/2020/PMJ/Ditreskrimum tanggal 15 November 2020 perihal dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana dengan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan/atau barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut peraturan Undang-undang yang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki perbuatan yang dapat dihukum.
Demikian juga barang siapa berupaya dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pewagaii negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan Undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Jo pasal 9 UU RI nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau pasal 216 KUHP yang terjadi atau diketahui terjadi pada hari Sabtu 14 November 2020 di Jalan Paksi Petamburan III Tanah Abang Jakarta Pusat.
“Saya menerima undangan klarifikasi tertanggal 15 November 2020 yang saya terima kemarin, 16 November pukul 14.00,” ujar Anies Baswedan di Polda Metro Jaya, Selasa, 17 November 2020.
Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi berkomrntar, "Mestinya semua diklarifikasi. Pelanggaran protokol Covid-19 tidak hanya terjadi di Jakarta," kata Suhaimi, Selasa, 17 November 2020. Kerumunan juga terjadi di Bogor, Jawa Barat; dan Tangerang, Banten. "Bagaimana klarifikasi di sana?"
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi ini meminta polisi tidak tebang pilih dalam memeriksa pihak-pihak berkaitan dengan kerumunan di sejumlah wilayah saat kedatangan pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab seperti Gubernur Anies Baswedan.
"Kalau represif (pembubaran massa), cara yang dilakukan justru merugikan semuanya.” Pemerintah dan polisi sebenarnya melihat dan mempelajari psikologi massa saat itu.
Hari ini, Gubernur DKI Anies Baswedan diperiksa sehubungan dengan terjadinya kerumunan orang saat akad nikah anak Rizieq sekaligus Maulid Nabi di Markas FPI pada Sabtu, 14 November lalu. Menurut dia, Anies telah melakukan langkah persuasif dalam menghadapi potensi kerumunan orang saat kegiatan yang dihadiri Rizieq.
Sedangkan, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak melakukan kesalahan terkait kerumunan di acara Habib Rizieq Syihab. Menurutnya, tak ada yang salah dengan apa yang telah dilakukan Anies, seperti dilansir detiknews.
"Nggak ada yang salah dari yang sudah dilakukan Pak Anies," ujar Wibi kepada wartawan, Selasa (17/11/2020). Menurutnya, pemanggilan Anies oleh Polda Metro Jaya merupakan bentuk klarifikasi saja. Wibi mengatakan itu merupakan hal biasa.(Ali/ds)
Komentar & Pesan
_______________________________________ Adv
Follow:
|
