JAKARTA,mediadata- Kepulangan Habib Rizieq dari Tanah Suci disambut pendukungnya yang meruah, mulai dari Bandara Soekarno Hatta (Soetta) hingga ke kediamannya di Petamburan, Jakarta. Di prediksi ada 3 jutaan Ummat.
Tak sedikit juga tokoh-tokoh yang bertemu Habib Rizieq setibanya di Tanah Air. Bahkan, beberapa partai politik mulai mencoba menggaet Habib Rizieq. Mulai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hingga dua partai baru yakni Partai Masyumi dan Partai Ummat.
Sebelumnya di Youtube front Tv, Habib Rizieq juga menyinggung soal lonte dalam acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta, 14 November 2020. Namun Habib Rizieq tidak secara spesifik menyebut nama Nikita Mirzani. Hal itu untuk menjawab langsung perkataan Nikita Mirzani yang tidak pantas.
"Ya itu mungkin pelajaran bagi orang-orang yang menghina habib. Nggak apa-apa juga. Bagus juga itu," ujar Yandri Susanto, Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).
Lalu tambah Waketum PAN, ini menilai kata 'lonte' yang dilontarkan Habib Rizieq merupakan reaksi atas suatu aksi. Bagi Yandri, pernyataan Habib Rizieq untuk mengingatkan. Ia juga menilai tak ada yang salah dari pernyataan Habib Rizieq.
"Ini kan yang memulai kan, yang perempuan itu. Bukan Habib-nya yang memulai. Jadi saya kira untuk mengingatkan semua pihak," tegas Yandri, seperti dilansir detiknews.
Ia juga membandingkan dengan kasus Anggota TNI, "Apa yang disampaikan Habib saya kira betul dan aneh juga memang kalau yang jemput Habib, seorang tentara diborgol. Yang menghina Habib dijagain rumahnya. Saya kira ini udah kebalik ini dunia. Sudah nggak benar seperti itu," katanya.
Ia juga menilai bahwa perlu dibenahi tata kelola manajemen pemerintah untuk merespons sebuah persoalan yang sangat sensitif. Jadi jangan yang justru menghina habib dilindungi seperti dipagar betis rumahnya karena takut di demo, "tapi yang menyerukan 'ahlan wa sahlan' kepada Habib di bandara langsung diborgol. Saya kira ini keterlaluan menurut saya," sambungnya lagi.
Pejabat Dicopot
Bukan hanya itu saja 'efek gerah' dari kehadiran Habib Rizieq Syihab. Dalam acara pernikahan putri Habib Rizieq Syihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan membuat sejumlah pejabat kena dampaknya.
Dalam hal ini, pejabat yang terkena dampak acara dan kedatangan Habib Rizieq ada yang dicopot dari posisinya. Ada juga yang sampai dipanggil Mabes Polri.
Sesuai informasinya, sejumlah pejabat dicopot usai acara Habib Rizieq yang menimbulkan kerumunan. Dan yang paling tinggi adalah pergantian posisi Kapolda Metro Jaya dari Irjen Nana Sujana ke Irjen Fadil Imran, yang saat ini menjabat Kapolda Jawa Timur.
"Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel. Senin (16/11/2020) ini.
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana yang menjabat Kapolda Metro Jaya harus rela dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri. Irjen Nana Sujana dinilai tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Lalu Kapolda Jabar, Irjen Rudy Sufahriadi juga dimutasi dari jabatan Kapolda Jawa Barat. Irjen Rudy Sufahriadi bakal menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Posisi Rudy bakal ditempati Irjen Ahmad Dofiri.
Denda Protokol
Dampak lainnya, Pemimpin FPI, Habib Rizieq Syihab bisa dikenai denda Rp 100 juta jika kembali mengelar acara yang menyebabkan kerumunan. Dan dalam hal ini, pengacara FPI, Aziz Yanuar mengatakan Habib Rizieq akan menghormati keputusan tersebut, "Kami menghormati keputusan Pemprov DKI dalam hal ini," kata Aziz Minggu (15/11/2020).
Ia mengatakan FPI tidak keberatan dengan aturan itu. Aziz menyebut Habib Rizieq akan mengikuti aturan tersebut. Jelasnya, Habib Rizieq mendapat denda Rp 50 Juta dari Pemprov DKI karena melanggar aturan COVID-19.
Satgas Penanganan COVID-19 mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menjatuhkan sanksi denda Rp 50 juta kepada Habib Rizieq Syihab itu. Denda itu terancam berlipat ganda jika terulang kerumunan serupa.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyebut jajarannya melakukan tindakan saat ada potensi keramaian massa Habib Rizieq Syihab. Lalu, Anies membandingkannya dengan penanganan Pilkada serentak 2020.
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif mengatakan kasus kerumunan yang ditimbulkan Rizieq Shihab harus dilihat secara adil.
"Melihatnya adil 'lsh bukan hanya habib. Tempat lain kan sama. Hanya jadi sorotan terus menerus dilihat ini ketiga kali habib Rizieq begini. Padahal di banyak tempat banyak yang sama (berkerumun)," kata dia saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).
Ia juga menegaskan, mengatakan ada banyak acara kerumunan serupa yang terjadi di DKI Jakarta, tetapi hanya kasus Rizieq Shihab yang menjadi sorotan?
Syarif mencoba berimbang mengatakan, ada beberapa kegiatan yang bisa dikatakan memiliki kerumunan yang sama, seperti misalnya acara komunitas yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Menurut saya kenapa habib saja ditanya. Kelompok lain melakukan enggak? Contoh kegiatan sepeda kan berkerumun sama. Kegiatan (demo UU Cipta Kerja) iya itu kan sama," tutur Syarif, seperti dilansir kompas.com.
Keputusan dari Anies Baswedan untuk memberikan sanksi denda kepada Rizieq Shihab adalah keputusan yang tepat. Sanksi tersebut bisa memberikan efek jera. Terlebih diberlakukan dengan denda progresif, kata Syarif.
HRS ke Politik
Pengamat Politik asal Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar menilai Habib Rizieq tidak akan terjun ke dalam politik praktis dalam waktu dekat ini. Hal itu diyakini Idil setelah mendengar pernyataan Habib Rizieq Shihab, beberapa waktu lalu.
"HRS beberapa waktu lalu sudah pernah menyatakan tidak akan masuk partai yang sudah ada maupun membentuk partai baru, termasuk menyalurkan aspirasi melalui partai Islam saat ini (PKS)," Senin (16/11/2020), dilansir Okezone.
"Dengan pernyataan ini saya pikir sudah clear bahwa HRS tidak ingin terjun ke politik praktis." Hanya saja, kata Idil, 'terlalu dini' juga ketika harus benar-benar menyimpulkan bahwa Habib Rizieq tidak akan terjun ke dunia politik ke depannya. Menurutnya, tidak ada yang tahu dinamika politik mendatang. (Tim/ds)
Komentar & Pesan
_______________________________________ Adv
Follow:
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar