Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

18/03/23

Sosialisasi Anies-(AHY):

Medsos Hingga Emak Emak Pengajian


Anies-(AHY).(image:kolase/istimewa)


JAKARTA- Sebagian pengamat menganggap, Anies-(AHY) hanya akan unggul di dunia maya sebagai representatif dari suara kelas menengah yang berpendidikan, memiliki perangkat gaget dan akses internet.


Konstituen di kelas ini pun terpolarisasi pilihannya kepada capres/cawapres lain non Anies-(AHY). Namun untuk kelas bawah, diklaim suaranya oleh mereka untuk partai yang merakyat non partai pendukung  Anies.


Rujukan Bank Dunia 2016 berdasarkan konsumsi, pengeluaran kelas menengah per kapita berkisar Rp 1,2 - 6 juta sebanyak 53,6 juta orang atau 20% dari populasi penduduk kita.


Sedangkan aspiring middle class (calon kelompok kelas menengah) dengan pengeluaran Rp 532.000 -1.200.000 per kapita menurut laporan Bank Dunia 2020 (sebelum covid) sebanyak 115 juta orang atau 44% dari populasi. 


Bila kelas menengah dan calon kelas menengah yang dianggap memiliki gaget dan akses internet digabung menjadi 168,3 juta orang, atau berkisar 64% dari total populasi sebanyak 263 juta orang. Sisanya sekitar 36%, atau 94,7 juta orang termasuk katagori kelas bawah yang dianggap tidak memiliki gaget dan akses internet.


Suatu jumlah yang signifikan, mengingat data Newzoo menyebutkan pengguna smart phone Indonesia berada di peringkat empat hingga sebanyak 192 juta di tahun 2022  lalu.


Namun,  bisa saja terjadi pencatatan ganda, karena banyak orang memiliki smart phone lebih dari satu, atau mengganti gagetnya hingga berkali kali.


Terlebih lagi dengan populasi Indonesia 2023 sebanyak 273,5 juta jiwa dan pertumbuhan terus merosot kurang dari 5% dalam beberapa tahun ini, maka masyarakat kelas bawah tentunya sudah semakin membengkak'.


Karena itu, sosialisasi Anies-(AHY) nantinya tidak lagi fokus dengan media sosial kepada pemilih muda  dan pemula yang usianya di bawah 40 tahun sebanyak 108 orang jiwa atau 55% dari total konstituen dalam Pemilu 2024 mendatang -- yang akrab dengan smartphone, gaget dan internet. Juga perlu ruang sosialisasi lebih intensif melalui tatap muka, hingga kepada emak emak pengajian yang sudah masif tersebar di berbagai pelosok tanah air.* 

 Dudi Edu Kusdian

Kepala Litbang Mediadata Riset.



Bagikan

Komentar & Pesan

Nama
Email *
Pesan *
Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
        
 
WAKTU SAAT INI:
Follow:
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube  
mediadata.co.id - News & Report   





    12/03/23

    Cawapres AHY

    Langkah Terbaik Anies For Presiden RI 2024-2029

    Anies AHY. (Image:kolase/ill./ist/Ds)


    SEPERTINYA, memasangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Anies Baswedan sebagai Cawapres dan Wapres dalam  Pemilihan Presiden (Pilpres) Periode 2024-2029 bukan lagi sebuah opsi, tetapi langkah terbaik  yang sudah menjadi keharusan bagi Koalisi Perubahan (Partai Nasdem, Demokrat dan PKS) bilamana ingin merebut kemenangannya dalam  Pilpres 2024 mendatang. 


    Keunggulan elektabilitas pasangan Anies-AHY ini, selain berdasarkan hasil simulasi dari berbagai lembaga survey, juga faktor AHY sendiri yang bisa menjadi pendukung penuh bagi Anies meraih kursi presiden, yakni AHY akan sangat akomodatif untuk konstituen pemilih muda maupun pemula. Juga sebagai Ketua Partai Demokrat  dan pengaruh kuat kharisma datuknya (Soesilo Bambang Yudhoyono-SBY) akan mempersolid perkembangan jejaring pemilih, simpatisan dan relawan, baik dari masyarakat sipil maupun jejaring militer.  


    Baru baru Ini, hasil survey dari Indonesian Political Opinion (IPO) yang dirilis tanggal 11 Maret 2023 mempertegas pasangan Anies-AHY unggul dari pasangan lainnya, jika Pilpres dilakukan saat ini. Elektabilitas  Anies-AHY terus menanjak berdasarkan survey simulasi 3 pasangan calon yang mereka lakukan, pasangan ini memperoleh suara sebesar 39,1%, Ganjar-Airlangga menempati peringkat kedua sebesar 28,9% dan Prabowo-Puan meraih 21,6% suara.


    “Anies-AHY secara umum untuk saat ini paling kuat dibanding skema kandidat lainnya,” ungkap Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis suvey terbaru IPO, Sabtu 11 Maret 2023.


    Survey IPO tersebut dilakukan pada 1 – 7 Maret  2023 dengan melakukan wawancara  terhadap 1.200 responden. Pemilihan responden dilakukan dengan metoda acak bertingkat (multistage random sampling). IPO menyatakan survey ini memiliki margin of error sebesar 2,9%, dengan tingkat akurasi data sebesar 95%.


    Dedi menyebut Anies seakan jauh lebih diharapkan berpasangan dengan AHY dibandingkan sosok Kandidat cawapres lainnya. Misalnya, Gubernur Jawa Timur  Khofifah Indar Parawansa, Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,  bahkan Menteri BUMN Erick Thohir, “Jika membaca peta skema elektabilitas pasangan, Anies berkesan jauh lebih diharapkan berpasangan dengan AHY,” kata Dedi.   


    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut pasangan Anies-AHY memiliki peluang unggul lebih tinggi dalam sejumlah simulasi Pilres 2024.


    “Pasangan Anies-AHY cenderung lebih signifikan menang dari bebefrapa simulasi, baik simulasi 4 pasang, 3 pasang maupun 2 pasang”, ungkapnya awal Maret lalu, dikutip dari  tempo.com. Dimana Data Survey Voxpol per September 2022 lalu, menunjukan dengan simulasi model empat pasangan persentase kemenangan paslon Aniws-AHY selalu unggul, dengan elektabilitas rata-rata di atas 30 persen.   



    Akomodatif dengan Konstituen Muda dan Pemula


    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut bahwa Pemilu 2024 bakal didominasi oleh pemilih muda, dalam artian mereka yang berusia maksimum 40 tahun pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024, akan jadi momen krusial bagi kalangan ini untuk menentukan arah masa depan Indonesia.


    "Antara usia 15 tahun yang mungkin nanti merupakan pemilih pemula pada Pemilu 2024 mendatang, sampai usia 39-40 tahun, itu proporsinya sekitar 53-55 persen, atau 107-108 juta dari total jumlah pemilih di Indonesia," ujar Mellaz Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz, belum lama ini dalam acara diskusi bertajuk, "Pentingnya Pemilih Pemula dan Pemilih Muda Mengenal Bentuk dan Jenis Pelanggaran Pemilu," Jumat (10/2/2023).


    Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih muda dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang “golput” dalam pemilu 2024. KPU mengakui bahwa tingginya jumlah pemilih muda menjadi tantangan tersendiri, sebab tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 telah mencapai 81 persen.


    Kemungkinan kalangan pemilih muda tidak memilih tetap ada dan KPU menghormati hal tersebut. Namun demikian, ia berharap agar pemilih muda mengetahui arti penting pemungutan suara bagi masa depan bangsa dan negara.


    Dalam Talkshow “Membaca Kecenderungan Preferensi Pemilih: Kesukuan, Kapasitas Atau Kesalehan” yang diselenggarakan oleh Tribun News Jawa Barat bersama dengan Universitas Katolik Parahyangan. (21/11/2022) lalu,  di antaranya, pembicara Andi Saiful Haq selaku Founder INTRANS menyatakan bahwa preferensi pemilih terlihat konsisten sejak pemilu 1999.  Pemilih tidak jarang melihat kesukuan serta kesalehan.


    Survei politik juga mengungkap bahwa referensi dalam memilih politik adalah faktor merakyat, pernah bertatap muka secara langsung, dan kedekatan serta akses.


    “Intinya adalah, calonnya harus merakyat. Itu mengalahkan semua kriteria seperti kesungguhan dan lain-lain,” tuturnya. 


    Dr. Pius Sugeng Prasetyo M.Si selaku Dekan FISIP UNPAR, menuturkan, masyarakat tidak seharusnya memandang calon presiden hanya pada persoalan tertentu, namun mengenai apakah calon ini kira-kira bisa memberikan sebuah jaminan bahwa Indonesia menjadi lebih baik. Masyarakat harus bisa mencari calon yang punya integritas dan tidak korupsi.


    “Untuk saya, yang paling penting untuk di Indonesia saat ini adalah saya mencari orang yang betul-betul punya integritas,” ucapnya. 


    Memahami pemilih muda dan perangkat yang dapat menjangkaunya adalah sebuah keuntungan terutama dengan keberadaan media digital seperti media sosial. Media sosial dinilai menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih pemula sebagai platform komunikasi dengan masyarakat.


    Strategi kampanye dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan sejenisnya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara para calon dalam pemilu 2024 dengan para calon konstituennya. Para pemilih pemula bisa jadi akan memilih para calon muda yang populer atau bukan tidak mungkin memilih calon yang punya visi anak muda.


    Untuk berbagai kriteria cawapres bagi pemilih muda atau pemula, sosok figure AHY sangat akomodatif mengingat faktor usia, integritas, visi dan misinya akan sejalan dengan asprirasi generasi muda.


    Hal ini bisa bisa dilihat dari jejak rekam AHY dalam Pilkada Jakarta 2018 lalu, tampak smart dan energik membuat jatuh para pemilih muda saat itu. Juga sampai kini, AHY pun akrab dengan media sosial untuk merekam  berbagai aktifitasnya, sehingga selalu dekat para netizen yang mayoritas generasi XYZ tentunya.



    Ketersebaran Konstituen Partai Demokrat


    Dalam preferemsi kesukuan,  Andi selaku founder INTRANS menyatakan bahwa idiom politik Indonesia ‘harus Jawa dan Islam’ merupakan hal yang biasa terjadi di negara demokrasi. Namun, filosofi bahwa Indonesia dimiliki semua telah dipikirkan sejak para founding father. Ketika konstitusi di amandemen, para pengubah konstitusi juga berpikir meskipun pemilih mayoritas berada di Pulau Jawa, hal tersebut tidak berarti presiden hanya milik orang Jawa. Maka dari itu, terdapat beberapa persyaratan untuk presiden terpilih di mana suara harus mencapai 50% + 1 serta sebaran suara di setengah lebih provinsi Indonesia minimal 20%. 


    “Jadi kalau provinsinya ada 34, di 18 provinsi ini dia harus mendapat minimal 20% suara supaya calon presiden ini juga pergi ke pelosok-pelosok Indonesia dan berkampanye bukan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," ujarnya. 


    Dalam hal ini, potensi Partai Demokrat untuk menyumbang perolehan suara lebih dari 20% di 18 propinsi bisa terakomodir mengingat Lumbung Suara Demokrat di Pileg 2019 tersebar di berbagai propinsi. Terbanyak dari Jawa Timur Demokrat paling banyak memperoleh suara hingga 1,84 juta suara, atau setara dengan 8,34% dari total perolehan suara di Jawa Timur. Setelahnya Jawa Barat dengan 1,83 juta orang, atau 7,5% dari total perolehan suara di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah  Demokrat meraih 1,13 juta suara atau setara dengan 5,83% suara di Jawa Tengah. 


    Untuk masyarakat di Banten meski suara Demokrat hanya 553.391 orang, namun kontribusinya 9,49% dari total perolehan suara Pileg di propinsi itu. Di Lampung, Demokrat meraih 491.786 suara atau 11,32%. Partai berlambang bintang mercy tersebut juga mendapatkan 413.438 suara 16,13% di Aceh.


    Kemudian, Demokrat meraih 398.047 suara atau 8,54% di Sulawesi Selatan. Di Sumatera Selatan, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut meraih 396.609 suara atau 9,15%.


    Perolehan suara Partai Demokrat di berbagai propinsi itu, tentunya akan sangat berarti untuk menyumbang jumlah suara lebih 20% di 18 propinsi dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang, Karena nantinya, pasangan Anies-AHY yang didukung Koaliasi Perubahan  oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat sendiri, akan menIngkatkan jumlah suara Pilpers tersebut secara signifikan.


    Belum lagi terhitung suara dari relawan dan simpatisan Anies yang lintas partai, bahkan sudah ada deklarasi dari sempalan anggota partai partai non pendukung yang akan memilih Anies sebagai Presiden RI 2024-2029 mendatang.



    Anies-AHY langkah Terbaik


    Bilamana pilihan pasangan calon Cawares bagi Capres Anies mengerucut antara AHY dan Mantan Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan, maka popularitas dan elektabilitas AHY selama ini jauh melampaui Ahmad Heryawan, dan akan sangat kontra produktif bilamana PKS memaksakan kehendaknya.   


    Popularitas elektabilitas figure Cawapres pun akan sangat menentunkan keberhasilan Anies untum menjadi Presdien RI Periode 2024-2029 mendatang. Karena Pilpres dalam Pemilu di Indonesia selama ini, akan terjadi pilihan konstituen lintas partai.


    Misalnya, meski dalam Pemilu 2019 perolehan suara Pileg PDIP paling unggul teratas di Jawa Barat, begitu juga koalisinya Golkar, PKB dan Nasdem di Jawa Barat masih solid, namun perolehan suara Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno saat itu menyalip cukup mencolok atas rivalnya pasangan Jokowi-Maruf Amin.


    Sebagai gambaran, konstituen partai pada Pemilu 2019 lalu PKS di peringkat ke enam dengan perolehan suara 11,493.633 pemilih atau 8,21% dari total rekapitulasi suara Pemilu yang disahkan saat itu.


    Berikutnya Demokrat di peringkat tujuh dengan perolehan suaras sebesar 10.876.057 atau 7,77% dari total suara. Justeru Nasdem di Pemilu lalu masuk peringkat lima dengan erolehan suara. 12.661.792 atau 9,05% dari total suara Pemilu saat itu.


    Dengan demikian, untuk figure Cawapres tidak bisa sekedar mengandalkan konstituen partainya, melainkan sosok yang bisa akomodatif dengan masyarakat pemilih secara umum, massa mengambang (floating mass) bahkan lintas partai. Hal ini dikejawantahkan  popularitas dan elektabilitas hasil survey selama ini. 


    Begitu juga, bilamana Anies dipasangkan dengam figure militer mantan panglima sekalipun, AHY masih memiliki keunggulan dari sosoknya yang kekinian dan dukungan penuh  dari  jejaring partai serta militer oleh ketokohan king makernya, SBY.    


    Jadi memilih AHY untuk pasangan Anies bukan lagi sebuah opsi, tapi sudah menjadi  langkah terbaik bagi Anies for President RI 2024-2029.*

    ____

    Dudi Edu Kusdian

    Kepala Litbang Mediadata Riset.



    Bagikan

    Komentar & Pesan

    Nama
    Email *
    Pesan *
    Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
            
     
    WAKTU SAAT INI:
    Follow:
    Facebook  Twitter  Instagram  Youtube  
    mediadata.co.id - News & Report   





      02/02/23

      Kementerian ATR/BPN Canangkan Pemasangan Satu Juta Patok untuk Indonesia


      Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN,  Yulia Jaya Nirmawati. (Ist)


      JAKARTA,  Sebagai upaya mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Tujuan GEMAPATAS di antaranya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas pada tanah yang dimilikinya. 


      Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan bahwa sebanyak 1 juta patok akan dipasang secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat, 3 Februari 2023. GEMAPATAS ini merupakan rangkaian persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL Terintegrasi Tahun 2023. "Pemasangan patok tanda batas tanah itu merupakan kewajiban masyarakat sebelum mendaftarkan tanahnya, agar saat petugas pengukuran akan mengukur batas tanahnya dapat lebih mudah dan cepat. Selain itu, untuk pengamanan aset dan menjamin kepastian batas bidang tanah," ungkap Yulia Jaya Nirmawati saat ditemui di kantornya di Jakarta, pada Selasa (31/01/2023).


      Patok batas bidang tanah tersebut nantinya akan dipasang oleh masing-masing pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. “Dengan terpasangnya patok batas bidang tanah maka batas bidang tanahnya akan semakin jelas. Kemudian, karena saat pemasangan mendapatkan persetujuan dengan pemilik tanah yang berbatasan maka sengketa batas yang selama ini sering terjadi tidak akan ada lagi," tambah Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN.


      Yulia jaya Nirmawati menjelaskan, pemasangan patok secara serentak melalui GEMAPATAS ini akan dicanangkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di lokasi pusat pelaksanaan, yakni Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pencanangan patok batas bidang tanah tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat pemilik tanah.


      “Selain di Kabupaten Cilacap, Pak Menteri juga akan menyaksikan secara virtual kegiatan pemasangan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Terdapat lima kabupaten/kota yang juga merupakan provinsi terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara lain seperti Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua," lanjut Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN.


      Sebagai informasi, Pemasangan 1 Juta Patok tersebut nantinya akan dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN. “Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat memasang serta menjaga tanda batas tanahnya. Apabila kita bisa memenuhi ketentuan dan menerima penganugerahan dari MURI tersebut, itu bonus,” ungkap Yulia Jaya Nirmawati.


      Lebih lanjut, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa standar patok yang digunakan bisa terbuat dari beton, besi, atau pipa paralon dengan panjang sekurang-kurangnya 50 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm. Untuk pemasangannya dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 30 cm dan sisanya sepanjang 20 cm sebagai tanda di atas tanah. 


      Pada kesempatan ini, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN pun kembali mengajak masyarakat untuk bersama-sama memasang patok tanah atau tanda batas di tanahnya masing-masing. “Ayo pasang patok, anti cekcok, anti caplok," tutup Yulia Jaya Nirmawati. (Red)


       Ali Arpani



      Bagikan

      Komentar & Pesan

      Nama
      Email *
      Pesan *
      Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
              
       
      WAKTU SAAT INI:
      Follow:
      Facebook  Twitter  Instagram  Youtube  
      mediadata.co.id - News & Report