Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

21/07/21

Mafia Tanah

|BUMN|Nasional|

Waspada, Kenali Modusnya


 Jakarta,Mediadata.Co.id - Ulah mafia tanah di Indonesia hingga kini masih sangat meresahkan. Tak sedikit kerugian materi dirasakan oleh masyarakat yang menjadi korban. Berbagai macam modus operandi mafia tanah banyak dilakukan. 

Untuk itu Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, mengimbau agar masyarakat waspada dengan modus yang dilakukan oleh mafia tanah. Kementerian juga konsern untuk memberantas mafia tanah.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel Adityajaya, menjelaskan jika modus operandi atau teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku mafia tanah beragam. Modus tersebut di antaranya adalah pemalsuan dokumen (alas hak), pendudukan legal/tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan (penggelapan dan penipuan) korporasi, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah.

"Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam praktik mafia tanah yaitu dengan memprovokasi masyarakat, petani atau penggarap untuk mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan HGU baik yang akan berakhir maupun yang masih berlaku. Serta kasus pemalsuan dokumen terkait tanah seperti Eigendom, Girik, Surat Keterangan Tanah, SK Redistribusi Tanah, serta tanda tangan Surat Ukur," ungkapnya dalam wawancara melalui pertemuan daring terkait mafia tanah, Senin (19/07/2021).

Daniel Adityajaya menjelaskan bahwa jika mafia tanah ini tidak jauh dari masalah sengketa dan konflik, tetapi mereka menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang secara terencana, rapi, dan sistematis. "Jika para pelaku tidak memiliki cara yang terencana, rapi, dan sistematis, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam kategori mafia sehingga ini diperlukan keahlian tersendiri. Maka Kementerian ATR/BPN melakukan penanganan yang serius dalam memberantas mafia tanah tersebut," tuturnya.

Lebih lanjut, Daniel Adityajaya mengungkapkan bahwa faktor terjadinya mafia tanah dapat disebabkan beberapa hal yaitu tanah tidak dapat diperbaharui, tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta tanah sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut memunculkan satu keinginan untuk menguasai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara melanggar hukum.

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi terkait mafia tanah tersebut, Kementerian ATR/BPN mengambil tindakan cepat dengan melakukan kerja sama dengan lembaga hukum terkait. Selain itu, Kementerian juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah dalam upaya untuk menumpas mafia tanah yang ada di Indonesia.

"Hal ini tentunya menjadi concern utama bagi Kementerian ATR/BPN, dimulai dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri di tahun 2017 dan nanti akan dilakukan juga MoU dengan Kejaksaan Agung yang secara umum bekerja sama di bidang pertanahan dan tata ruang serta hingga kini diperkuat dengan terbentuknya satgas mafia tanah," ungkapnya. (TA/SA/AF/Red)
  (ATR/BPN)   




Bagikan

Komentar & Pesan

Nama
Email *
Pesan *
Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
_______________________________________          Adv
__________________________________________________ 
WAKTU SAAT INI:
Follow:
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube   
mediadata.co.id - News & Report   

09/06/21


Penerapan Beton Berpori Untuk Mengatasi Banjir Terkendala Kebijakan Tata Kelola Perkotaan 

Oleh : Husni Agus (Kabiro Jawa Barat) 

Mediadata.co.idKehadiran teknologi Beton Berpori atau Beton Porous (BP) menjadi solusi bagi kota-kota besar di Indonesia dalam mengatasi permasalahan banjir maupun genangan air akibat limpasan air hujan yang kerap terjadi ketika curah hujan tinggi setiap tahunnya. Namun, penerapan “Green Construction” yang ramah lingkungan ini, masih terkendala faktor kebijakan dalam tata kelola perkotaan. 

Berbeda dengan Singapura atau negara-negara lain yang sudah menerapkan BP sebagai suatu kebijakan dalam tata kelola perkotaan. “Di sejumlah areal di Singapura sudah menerapkan BP sebagai area resapan, mengingat BP memiliki 15-20% celah yang memungkikan air hujan dapat langsung meresap ke tanah bagian bawah, sehingga tidak menimbulkan genangan air hujan,” ungkap Pendiri Pt.Indoporous Multiteknik, Dicky Al Farezy Zen, yang didampingi Project Manager Dirga Fahim Siddiq, dalam wawancara dengan reporter mediadata.com di Bandung. 

“Kalau gubernurnya seperti Anies Baswedan di Jakarta dan Ridwan Kamil di Jawa Barat, mereka sudah mengerti mengenai fungsi serta arti penting dari penerapan beton berpori. Namun, penerapan beton berpori di areal perkotaan di Jawa Barat misalnya, sampai saat ini masih baru sebatas anjuran atau disarankan belum menjadi kebijakan resmi dari gubernur maupun pemerintah pusat,” lanjut Dicky. 

Dicky menjelaskan, Beton Indoporous Crete pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama, pertama sebagai perkerasan permukaan beton; kedua sebagai resapan air; dan ketiga fungsi estetika. “Penerapan Beton Porous merupakan bagian dari program zero run off di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam upaya mengatasi air limpasan hujan agar tidak terjadi genangan,” jelasnya. 

Merujuk pada kajian internasional mengenai konsep “sponge city”, Beton Porous Crete yang di produksi PT. Indoporous Multiteknik memiliki konsep charger air tanah (ground recharger water), menyediakan ketersediaan debit air tanah di sekitar perkerasan beton, mengingat mekanisme Beton Porous membuat saluran drainase terpadu antara Drainase Vertikal dan Drainase Horizontal. Dengan kata lain, dapat melindungi kualitas air di dalam tanah yang kemudian bisa menjadi sumber air terjamin karena sirkulasinya baik. 

“BP merek Indoporous Crete memiliki koefisien dan rumus tersendiri yang berbeda dengan merek BP lainnya, ini menunjukkan Indoporous Crete selalu mengedapankan pengembangan produk agar dapat dirasakan manfaatnya oleh para klein,” lanjut Dicky. 
 Dicky Al Farezy Zen



Selain itu, BP merek Indoporous Crete memiliki keunggulan dari segi bahan baku, khususnya batu split yang diproduksi sendiri oleh sister company, yaitu PT. Quarindo Bukit Barokah. “Bandingkan saja dengan produk BP dari merek lainnya. Produk kami menggunakan batu split kecil-kecil yang solid ketika bercampur semen dan sealer,” tegasnya. 

Dicky mengakui, pihaknya sudah melakukan riset dan ujicoba selama dua tahun, mulai dari tahun 2015 sampai kemudian diluncurkan ke publik tahun 2017 dengan menggunakan bendera perusahan lain. “Kami tidak pernah berhenti melakukan riset dan ujicoba, juga melakukan studi banding ke negara-negara lain, dalam meningkatkan kualitas produk yang sejak 2019 berada di bawah naungan PT. Indoporous Multiteknik. Kami pun melakukan inovasi agar produk yang kami buat dapat bermanfaat bagi khalayak luas,” ungkapnya. 

Menurut Dirga Fahim Siddiq selaku Project Manager PT. Indoporous Multiteknik, tren permintaan Beton Berpori memiliki kurva meningkat setiap bulannya di tahun 2019, namun karena adanya pandemic covid-19 di tahun 2020 permintaan mengalami penurunan drastis. 

“Sejauh ini kami lebih banyak melayani permintaan dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintahan maupun swasta. Sedikitnya ada sekitar 10 kontraktor skala kecil dan dua kontraktor besar, seperti Jaya Konstruksi serta Nusa Raya Cipta, yang sudah menjadi mitra kami,” ungkapnya. 



Direktori Perusahaan-Produsen Beton Berpori-Porous Concrete



No.

Produsen/Perusahaan

Lokasi 

Merek

Telepon/Fax

1

Solusi Bangun Beton, PT

DKI Jakarta

ThruCrete

Talavera Suite 15th floor
Talavera Office Park
Jl. TB Simatupang No.22-26 Jakarta
Tel : 021 2986 1000
Fax : 021 2986 3333

2

SCG Readymix Indonesia

Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara

Jayamix

Graha Mobisel lt. 5
Jl. Buncit Raya No. 139
Jakarta Selatan
Tel: 021 7971153/ 7971190

3

Indo Porous, PT

Bandung, Jawa Barat

Indo Porous

Puteraco Gading Regency, Ruko Blok BII No. 21, Jl. Soekarno Hatta, Bandung

Phone : 0895-3781-75999

4

Varia Usaha Beton, PT

Sidoarjo, Jawa Timur


THE ROYAL BUSINESS PARK BLOCK F.02 - F.03
Jalan H. Anwar Hamzah, Tambak Oso
Waru - Sidoarjo
Phone :  031 999 841 300
Faks. :  031 999 841 308

5

Pionirbeton Industri, PT

Citeureup, Jawa Barat

Passcrete

KANTOR OPERASIONAL Jl. Rawa Sumur IV Blok BB9A-B Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. 

Phone : 021 46836344 (hunting)






Bagikan

Komentar & Pesan

Nama
Email *
Pesan *
Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
_______________________________________          Adv
__________________________________________________ 
WAKTU SAAT INI:
Follow:
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube   
mediadata.co.id - News & Report   

01/06/21


Menyingkapi LHP BPK RI 2020 DPRD Menegaskan Untuk Segera Ditindak Lanjuti

BENGKULU,Mediadata.Co.Id-DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020, Senin, (31/5/20). 

Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim, S.E didampingi Wakil Ketua (WK), Juli Hartono, S.E, serta diikuti Anggota DPRD dari semua unsur fraksi. 

Hadir juga unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Ketua Pengadilan Agama, Pejabat Eselon II jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Hasil pembahasan gabungan Komisi DPRD disampaikan menurut ketua DPRD, Barli Halim SE untuk segera di tindak lanjuti dan merekomendasikan kepada instansi terkait untuk segera di selesaikan sebelum di limpahkan ke APH (aparat penegak Hukum). 

Ada tujuh poin rekomendasi DPRD yang disampaikan ke pemerintah eksekutif terkait tindak lanjut LHP BPK RI. Diantaranya meminta Bupati Bengkulu Selatan segera menindaklanjuti semua item yang terdapat dalam LHP BPK RI. 

Lalu melakukan evaluasi kinerja pejabat dan ASN yang berkaitan temuan BPK agar kedepannya laporan keuangan dapat lebih baik untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Disampaikan juga oleh ketua DPRD mengenai permasalahan aset kendaraan yang di bengkalaikan agar segera melakukan pemanggilan kepada instansi terkait, agar tidak berdampak kerugian negara.  (Ferry)   

 
Bagikan

Komentar & Pesan

Nama
Email *
Pesan *
Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
_______________________________________          Adv
__________________________________________________ 
WAKTU SAAT INI:
Follow:
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube   
mediadata.co.id - News & Report