mediadata.co.id

13/08/20

|Kementerian |

Diserahkan 9 Sertifikat Hak Pakai TNI AD dari Menteri ATR/Kepala BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 9 (sembilan) sertipikat tanah Hak Pakai kepada TNI Angkatan Darat di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro, Kabupaten Semarang, Rabu (12/08/2020).

Kesembilan sertipikat Hak Pakai itu atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Pertahanan RI tersebut diterima oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Lima sertipikat Hak Pakai tersebut berasal dari tanah Urutsewu, yang merupakan hasil penyelesaian sengketa pertanahan serta 4 (empat) sertipikat tanah lainnya merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Kegiatan penyerahan sertipikat tanah ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun; Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto; Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah; Kepala Biro Hubungan Masyarakat; para Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) se-Jawa Tengah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa ini merupakan langkah awal penyelesaian sengketa tanah terutama di wilayah Jawa Tengah. "Di Jawa Tengah kita pernah dengar ada kasus tanah Urutsewu. Namun, dengan ada sertipikat tanah ini, terbukti bisa kita selesaikan. Saya katakan ini bisa jadi role model penyelesaian sengketa tanah antara TNI dengan masyarakat. Kita berhasil pecah telur dan harapannya banyak yang bisa kita selesaikan kedepannya," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Penyelesaian sengketa tanah memang menjadi tugas selain mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan pertanahan yang muncul selama ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum jelas status hukum atas tanah yang mereka miliki.

Menurut Sofyan A. Djalil, hal ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo, "Pada saat saya jadi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden meminta saya agar mempercepat pendaftaran tanah. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kita berhasil mempercepat pendaftaran tanah."

"Dalam tiga tahun kita mampu mendaftarkan kurang lebih 25 juta bidang tanah dan tahun ini kita targetkan 10 juta bidang tanah kita daftarkan," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN lagi.

Adanya sertipikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, namun juga memberikan akses ke perbankan. Financial inclusion, istilah hal tersebut, menurut Sofyan A. Djalil dapat tercapai jika tanah-tanah yang dimiliki masyarakat punya sertipikat tanah, apalagi saat ini pemerintah juga sudah memiliki program Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

"Menurut data Bank Dunia tahun 2018, financial inclusion Indonesia baru 38 persen. Melalui penyertipikatan tanah-tanah milik masyarakat, mereka dapat meningkatkan perekonomian dengan adanya akses ke perbankan," kata Sofyan A. Djalil.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih atas penyelesaian sertipikat Hak Pakai tersebut. Ia menambahkan bahwa adanya sertipikat tanah ini merupakan bukti serta perhatian dari jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan atas aset-aset milik TNI Angkatan Darat di Jawa Tengah. "Tanah ini akan kami gunakan untuk latihan militer dengan menggunakan alat-alat berat," ujarnya.
◽Ekbis

Terancam Resesi, Perlunya Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun mengungkapkan juga rasa terima kasihnya atas program pendaftaran tanah yang terus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, melalui Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. "Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi triwulan kedua pada masa pandemi ini minus.

Hal Ini hanya bisa didorong melalui pertumbuhan usaha mikro masyarakat. Kepemilikan sertipikat tanah dapat memberikan akses ke perbankan sehingga masyarakat dapat memperoleh modal untuk memulai usaha. Program pendaftaran tanah ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membantu perekonomian Jawa Tengah," papar Wakil Gubernur Jawa Tengah. (Al/ist)
Kontribusi:DosiBre

◽

⏳

Follow:

0💬

⏺BERITA LAINNYA

Open Navigation Menu

07/08/20

|Ekonomi |

Terancam Resesi, Perlunya Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi
Bagikan:⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹

Bukan 'barang baru', geliat Covid-19 memang 'meresahkan' perekonomian, seiring dengan adanya kebijakan PSBB dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga jarak guna mencegah penularan virus. Walhasil, kondisi ini menekan daya beli masyarakat, karena imbas pemotongan gaji dan PHK.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tercatat negatif 5,32 persen. Hal ini menempatkan Indonesia di ambang resesi, setelah pada kuartal sebelumnya juga mengalami kontraksi.

Dalam hal ini, belanja pemerintah memiliki peran sangat penting untuk menopang perekonomian. Sayangnya, di kuartal II-2020 pertumbuhan belanja pemerintah malah minus 6,90 persen, lebih rendah dari penurunan konsumsi rumah tangga yang sebesar 5,51 persen.

Melihat kondisi itu, ekonom menilai pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi, menjadi lebih mengarah langsung pada peningkatan konsumsi masayarakat. Sehingga indikator konsumsi rumah tangga bisa tergenjot.

Ilustrasi:ist/shutterstock.com

"Kalau lihat kuartal kedua, ini cukup aneh, masak pertumbuhan belanja pemerintah bisa lebih rendah dari pertumbuhan knonsumsi rumah tangga. Padahal harapannya ada di belanja pemerintah untuk dorong perekonomian," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, Kamis (6/8/2020), seperti diansir Kompas.

CARI DANA;

Bakal Lelang 7 Surat Utang

Sementara itu, Kementerian Keuangan akan melelang tujuh Surat Utang Negara (SUN) dengan target penerimaan indikatif sebesar Rp20 triliun dan target maksimal Rp.40 triliun. Nah, rencananya lelang SUN dilakukan pada pukul 09.00-11.00 WIB mulai pekan depan.

"Lelang untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020," jelas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resmi, Jumat (7/8).

Pertama, seri SPN03201112 (new issuance) dengan tawaran kupon diskonto, dan jatuh tempo 12 November 2021.

Kedua, seri SPN12210812 (new issuance) dengan kupon diskonto dan jatuh tempo 12 Agustus 2021. Dan alokasi pembelian non-kompetitif yang akan dimenangkan dari dua surat utang ini sebanyak 50 persen.

Ketiga, seri FR0086 (new issuance) dengan jatuh tempo 15 April 2026. Keempat, seri FR0087 (new issuance) dengan jatuh tempo 15 Februari 2031. Dua surat utang akan berbunga tetap (fixed rate) dengan imbal hasil (yield) yang ditetapkan pada hari lelang.

Kelima, seri FR0080 (reopening) dengan tawaran kupon 7,5 dan jatuh tempo 15 Juni 2035. Lalu keenam, seri FR0083 (reopening) dengan tawaran kupon 7,5 persen dan jatuh tempo 15 April 2040.

Kemudian ketujuh, seri FR0076 (reopening) dengan tawaran kupon 7,37 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2048. Alokasi pembelian non-kompetitif untuk lima surat utang ini maksimal 30 persen dari yang dimenangkan.

Untuk itu, semua hasil lelang akan berlaku dengan tanggal setelmen mulai 13 Agustus 2020. Lelang sukuk akan ditujukan untuk para dealer utama, yaitu para BUMN, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, dan PT BNI (Persero) Tbk, serta PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Bahana Sekuritas.

Sedangkan untuk bank swasta adalah PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Kemudian PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Citibank N.A, PT. Bank Central Asia Tbk atau BCA, Deutsche Bank AG, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, dan JP Morgan Chase Bank N.A.

Bukan hanya itu saja, lelang juga bisa diikuti oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Lelang akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh BI. "Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price)," papar DJPPR.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

"Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui peserta lelang," kata DJPPR menegaskan, seperti dikutip cnnindonesia.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal sebesar Rp1 juta per unit.

◽Kontribusi:DosiBre'

Follow:

0💬

Open Navigation Menu

03/08/20

Nasional

Kementerian ATR/BPN Bersama Forkopimdo Berkomitmen Selesaikan Sengketa Tanah

Janji Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terap berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Provinsi Sumatra Utara.

Dalam hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN “Penyelesaian sengketa pertanahan di Sumatra Utara saat ini diikuti terus oleh Presiden Joko Widodo,” saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatra Utara di Pendopo Gubernur Sumatra Utara, Medan, 29/07 lalu.

Dalam Rakor diikuti oleh Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Edy Rahmayadi; Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara, Harun Mustafa; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto; Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Utara, Amir Yanto; Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Provinsi Sumatra Utara, Mardiaz Husin Dwihananto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; serta beberapa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara.

Fokus utama dalam Rakor adalah permasalahan pertanahan yakni Eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 ha, HGU No.171/Simalingkar, HGU No. 92/Sei Mencirim, Pembangunan Sport Centre di Kota Medan serta Konflik Tanah di Sarirejo. Setiap permasalahan tersebut sudah dibuat skema penyelesaiannya dengan melibatkan unsur Forkopimda.

Konflik tanah PTPN II seluas 5.873,06 Ha juga sudah dibuat skema penyelesaiannya. Selain itu, terkait permasalahan tanah TNI Angkatan Udara di Kelurahan Sarirejo juga sudah dilakukan pertemuan dengan KSAU serta sudah dibuat skema penyelesaiannya.

“Untuk penyelesaian sengketa tanah di Simalingkar sudah dibentuk tim inventarisasi serta diterbitkan daftar nominator dan di Sei Mencirim, PTPN II sudah mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dimohon masyarakat dan jika ada SHM masyarakat yang masuk ke lokasi HGU akan diberikan tali asih,” papar Sofyan A. Djalil.

Bahkan Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Edy Rahmayadi dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara memang sangat mendesak untuk diselesaikan.

Baginya, sengketa dan konflik tanah yang terjadi selama ini di Sumatra Utara sudah sangat berlarut-larut.

“Kita perlu kondisi yang safety agar pembangunan di provinsi ini dapat terus berlangsung. Selain itu, penyelesaian masalah pertanahan dapat menghadirkan kepastian akan kepemilikan tanah bagi masyarakat,” kata Gubernur Sumatra Utara.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumatra Utara, Amir Yanto mengatakan bahwa Kejaksaan Agung sangat mendukung upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara.

“Sebagai institusi hukum, kami mendukung melalui pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum serta bantuan hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian ATR/BPN,” ujar Kajati Provinsi Sumatra Utara.

Wakapolda Provinsi Sumatra Utara juga mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara, “Sengketa tanah harus diselesaikan dan harus tuntas. Selain itu, sangat diperlukan penguatan tata kelola pertanahan serta aset-aset yang dimiliki oleh instansi. Kami berharap agar sengketa pertanahan tidak muncul lagi di masa mendatang,” kata Mardiaz Kusin Dwihananto. (Ali/ds)

Covid-19: Biaya pendidikan + kuota internet. "Kapan turun?!" Disesuaikan dong...

Follow:

0💬

Open Navigation Menu

Xxx

27/07/20

Industri

Nah, Emas Antam Hampir Menembus 1 Juta Rupiah

Investasi berupa emas dapat dipilih dalam jangka panjang. Emas juga merupakan alat investasi yang tak lekang oleh waktu. Emas juga cocok untuk berbagai tujuan karena nilainya yang stabil.

Emas dari Antam dapat dibeli di Butik Emas LM yang tersebar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Medan, Palembang, sebagaimana dikutip dari laman Logam Mulia.

Harga emas Antam pada perdagangan Sabtu kemarin (25/7/2020) naik Rp 5.000 menjadi Rp 931.120/gram dari perdagangan Jumat yakni Rp 926.120/gram seiring dengan kenaikan harga emas spot dunia di pasar internasional.

Rupanya, lompatan harga emas Antam akhir ini kian atraktif. Bahkan, baru-baru ini, logam mulia PT Aneka Tambang Tbk mengukir rekor harga tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam hal ini, emas Antam mengekor kenaikan tajam harga emas di pasar global. Pasalnya, sejak pertengahan 2019 silam, pelaku pasar condong berpaling pada instrumen safe haven di tengah kekhawatiran pelambatan ekonomi dunia.

Di tahun ini, bank sentral di dunia ramai-ramai mengguyur stimulus demi mengatasi dampak pandemi. Banyaknya uang yang beredar 'memicu' bakal mengerek inflasi.

Dan disinilah 'tanduknya' emas yang saat ini dianggap mampu melawan penurunan nilai aset dari gerusan inflasi jadi sasaran investor. Akibatnya harga emas di pasar global membubung tinggi.

Untuk itu Bloomberg mencatat, hingga Kamis (23/7) pukul 19.44 WIB, harga emas spot diperdagangkan di US$ 1.877 per ons troy. Ini rekor harga tertinggi hampir sembilan tahun terakhir. Sepanjang tahun ini berjalan, emas spot sudah naik hampir 24%.

◻ DosiBre'

Follow:

23/07/20

Inovasi Kemenkeu yang Mempersingkat Waktu Impor

Beberapa kelemahan terdeteksi ketika proses klaim bea masuk preferensi menggunakan dokumen fisik ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

Salah satu kelemahannya adalah kontainer sering tertahan di pelabuhan karena importir menunggu dokumen fisik dari negara eksportir. Untuk efisiensi waktu, Kementerian Keuangan menciptakan inovasi bernama SiPakde-ATIGA.

SiPakde-ATIGA merupakan singkatan dari Sistem Pertukaran Data Elektronik-ATIGA. Inovasi ini lahir dari gagasan Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk mengefisiensikan kegiatan ekspor dan impor dengan pemberian bea masuk preferensi antar-ASEAN Member States (AMS) melalui dokumen elektronik ATIGA.

Kepala LNSW Mochamad Agus Rofiudin mengatakan pengajuan dokumen secara manual atau cetak dalam transaksi perdagangan internasional menyebabkan penumpukan data, potensi kerusakan fisik dokumen, penumpukkan kontainer karena lamanya dwelling time dan tingginya biaya logistik pengiriman dokumen.

”Sehingga dengan adanya SiPakde-ATIGA akan menjamin validitas data, kepastian layanan, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,” jelasnya dalam Presentasi dan Wawancara KIPP Tahun 2020, secara virtual beberapa waktu lalu. Seperti dikutip menpan.go.id, 23/6/ 2020.

Dengan penerapan inovasi ini, importir tidak harus menunjukkan dokumen fisik ATIGA ke petugas bea cukai. Dampak lainnya adalah, eksportir tidak terkena tambahan beban biaya pengiriman dokumen antar-negara. SiPakde-ATIGA mengurangi potensi tambahan biaya inap di pelabuhan yang hartus ditanggung importir.

Inovasi ini juga memungkinkan pemerintah tidak harus mengirimkan spesimen tanda tangan dan stempel pejabat CIA. Proses validasi dokumen oleh petugas bea cukai lebih cepat dan efisien dengan penerapan SiPakde-ATIGA.

“Inisiatif ini menciptakan hal baru dalam perkembangan teknologi dimana pengiriman dokumen ATIGA dilakukan secara elektronik sehingga dokumen dapat terhindar dari kerusakan dan pemalsuan,” ungkap Rofiudin.

SiPakde-ATIGA bertugas menerima dan mengirimkan dokumen ATIGA sesuai dengan tujuannya dengan aman, cepat dan tepat waktu seperti analogi 'Tukang Pos dan Kotak Surat'. Inovasi ini merupakan prototype pertukaran data elektronik di level ASEAN, yang juga melibatkan kerjasama antar-lembaga pemerintahan.
SiPakde-ATIGA memudahkan kolaborasi untuk membangun ekosistem pertukaran data elektronik antara proses penerbitan dan proses klaim preferential tariff.

Inovasi ini memiliki potensi untuk direplikasi pada daerah atau bahkan negara lain. Pada konsep yang sama, LNSW Kemenkeu berhasil mengembangkan SiPakde-ATIGA untuk pembangunan Gateway Nasional atau INSW Gateway.

Kemudian pada Februrari 2020, KNSW Kemenkeu membangun mekanisme pertukaran dokumen elektronik ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) secara bilateral dengan Republik Korea Selatan.
◽Foto/sumber:ist/humas Menpanrb.

⏳

Follow:

Open Navigation Menu

Pile Hammer dan Bored Pile di Indonesia

Saat ini Indonesia juga berada dalam posisi ke-4 sebagai negara pangsa konstruksi nasional terbesar di Asia. Pembangunan infrastruktur telah menjadikan sektor kontruksi di dalam negeri mengalami peningkatan yang siginifikan. Tercatat oleh BPS, selama 2013-2017 total nilai konstruksi nasional meningkat dar Rp 509 triliun pada 2013 menjadi Rp 866,4 triliun pada 2017. Terhitung dalam kurun waktu 2014-2019 diprediksi... || Pile Hammer and Bored Pile Heavy Equipment To get more actual dataaccurate and feasible for policy makers in developing the business,Mediadata has made a study report: "Heavy equipment rental market, as thick as 143 pages...