Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

15/06/23

Untuk Rakyat, Untuk Indonesia



JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni telah berhasil menyelesaikan satu tahun masa kepemimpinan mereka sejak dilantik. 


Sejak awal masa jabatan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni menetapkan prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik di sektor agraria dan tata ruang. 


Dari tangan dingin keduanya, Kementerian ATR BPN berhasil meluncurkan berbagai program inovatif untuk mempermudah akses rakyat menuju hak kepemilikan tanah, serta melakukan reformasi dalam proses perizinan dan pengadaan lahan.


Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni adalah pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIPN) yang terintegrasi. 


Sistem ini bertujuan untuk mempercepat pengelolaan data tanah secara digital, meminimalkan kesalahan administrasi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah mereka. 


Dengan adanya SIPN, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tanah secara online, mengajukan permohonan sertifikat tanah, serta melaporkan sengketa tanah secara elektronik.


Selain itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni juga berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di Indonesia. Mereka mengambil langkah-langkah strategi dalam hal penataan ruang, khususnya dalam pengembangan kawasan industri dan pemukiman. 


Melalui koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, mereka berhasil mempercepat proses perizinan dan memfasilitasi investasi di sektor properti, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.


Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni juga mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah. 


Keduanya secara proaktif berdialog dengan pihak terkait dan mengupayakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah ini membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan dan mengurangi ketegangan sosial di wilayah-wilayah yang meredakan konflik agraria.


Presiden Jokowi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni selama satu tahun kepemimpinan mereka. 


Presiden Jokowi juga memberikan dukungan besar bagi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni dalam mengoptimalkan peran Kementerian ATR/BPN dalam penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. 


Kementerian ATR/BPN berhasil mempercepat proses perizinan, memperbaiki tata ruang, dan mendorong investasi di sektor properti. Hal ini memberikan dorongan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.


Langkah-langkah inovatif yang diambil oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni dalam mempermudah akses rakyat terhadap hak kepemilikan tanah. 


SIPN yang dikembangkan telah membawa kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya SIPN, proses pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih efisien dan transparan.


Satu tahun masa kepemimpinan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni, harapan besar tertuju kepada mereka untuk melanjutkan kinerja yang baik dan terus berdaya dalam menghadapi tantangan yang ada. 


Diharapkan, dengan komitmen dan dedikasi keduanya, sektor agraria dan tata ruang di Indonesia akan semakin maju dan memberikan manfaat nyata untuk Rakyat, untuk Indonesia.


Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Presiden atas kepercayaan yang diberikan dan dukungan penuh dalam menjalankan tugas. 


Mereka juga menyampaikan komitmen untuk terus bekerja keras demi mewujudkan visi pemerintah dalam memajukan sektor agraria dan tata ruang di Indonesia.


Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni siap melanjutkan tugas mereka untuk melayani rakyat Indonesia, menjalankan amanah Presiden Jokowi, dan memajukan sektor agraria dan tata ruang. 


Diharapkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait akan semakin menguat, sehingga visi pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.


Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni juga berencana untuk terus memperluas kerjasama internasional di bidang agraria dan tata ruang. Mereka akan menjalin kemitraan dengan negara-negara lain untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi tantangan sektor agraria yang kompleks.


Selain itu, dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni akan memberikan perhatian khusus pada pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Mereka akan mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan dan pelestarian ekosistem dalam penataan ruang, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.


Untuk mencapai semua tujuan tersebut, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran ATR/BPN, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat Indonesia. Mereka mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan bersama-sama berperan aktif dalam memajukan sektor agraria dan tata ruang.


Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berlangsung, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni yakin bahwa dengan semangat kerja, integritas, dan sinergi antara berbagai pihak, visi pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Untuk Rakyat, untuk Indonesia.* (AR)



 Red



Bagikan

Komentar & Pesan

Nama
Email *
Pesan *
Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
        
 
WAKTU SAAT INI:
Follow:
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube  
mediadata.co.id - News & Report   





    08/06/23

    Pepi Januar Pelita, Tokoh Gerakan Koperasi Kabupaten Bogor

    KOPERASI MENJADI SOLUSI



    BOGOR- Bila menyebut namanya di kalangan gerakan koperasi, khususnya di Kabupaten Bogor, tidak ada yang tidak mengenalnya. Karena memang setelah cukup lama berkecimpung di dunia perkoperasian, figur yang ditokohkan para penggiat koperasi di Kabupaten Bogor ini masih menyimpan mimpi dan harapan tentang masa depan koperasi sebagai sokoguru ekonomi. 


    Berikut hasil perbincangan dengan Pepi Januar Pelita di kantornya di Sindang Barang, Bogor, usai mengadakan rapat dengan pengurusnya di awal Juni 2023.


    Bagaimana Anda melihat kondisi koperasi di Kabupaten Bogor?

    Koperasi sebagai badan usaha, idealnya berangkat dari filosofi masyarakat Indonesia yang basisnya gotong royong dan musyawarah mufakat. Karena itu koperasi harus berada di posisi diagungkan sebab secara konsep, koperasi berangkat dari nilai-nilai luhur tadi. Meskipun saya harus bilang agak sulit mendeskripsikan situasi koperasi di Kabupaten Bogor hari ini. Kenyataannya, secara konkret dan argumentatif, sebagian koperasi di Kabupaten Bogor menjadi sulit berkembang karena penyebabnya cukup kompleks.


    Solusinya?

    Kita harus menjaga marwahnya koperasi. Sebagaimana semangat berdirinya koperasi di dunia dan di Tanah Air yang kemudian oleh Bung Hatta,  Bapak Koperasi, nilai-nilai luhur berkoperasi menjadi semangat bangsa ini dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan. Jika tidak dijaga akan ada pergeseran dari nilai-nilai luhur tadi. Maka tidak heran jika hari ini ada yang berbisnis mengatasnamakan koperasi tapi tidak ada nilai-nilai koperasinya.


    Cara meluruskannya?

    Ada pengawasan yang bertujuan menjaga nilai-nilai perkoperasian. Karena dengan adanya pengawasan tadi, nilai, prinsip dan jati diri koperasi akan tetap terjaga.


    Dimulainya dari mana?

    Karena koperasi entitas usaha yang unik jadi tidak  bisa disamakan dengan usaha bisnis lainnya. Tapi jika bicara koperasi, dokrin dan intruksi dalam berkoperasi ada kesamaan visi.


    Jika hari ini ada koperasi yang jalannya terseok-seok atau bermasalah. Bisa jadi kehadirannya tidak berangkat dari nilai-nilai perkoperasian. 


    Ada ruang buat orang memanfaatkan badan hukum koperasi?

    Saya melihat penegakan hukum dari pemerintah sebagai representasi negara masih lemah. Seharusnya ada penegakkan hukum dan pendirian koperasi harus dikawal. Karena ada koperasi yang jumlah assetnya besar  tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT) dan ini dibiarkan. Ketika ada masalah yang menjadi korban masyarakat yang menyimpan dananya di koperasi tersebut. 


    Kondisi seperti ini sebenarnya dilema atau fenomena?

    Ini fenomana. Menurut saya harus jadi pemicu bagi otoritas yang memiliki kewenangan untuk menyikapinya.


    Solusinya?

    Harus ada langkah secara komprehensif. Stakeholder koperasi harus menyadari, ini ada masalah di perkoperasian. Jika tidak ada kesadaran dan kepedulian akan makin banyak masyarakat yang menjadi korban dari keberadaan koperasi seperti itu. Dengan nilai dana triliunan yang dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.


    Upaya yang Anda lakukan di Kabupaten Bogor?

    Kami mengajak berbagai pihak untuk memberikan usulan tentang koperasi dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten  agar menjadi program pemerintah daerah.  Tapi memang belum semuanya berjalan, kami masih harus memperjuangkannya, terutama dalam hal kebijakan anggaran. 


    Masih harus kerja keras?

    Saya meminta ada peran pemerintah daerah dalam penciptaan iklim berkoperasi. Tentunya melalui dinas terkait, Dinas Koperasi dan UKM, yang merancang konsep bagaimana iklim berkoperasi bisa tumbuh di Kabupaten Bogor. Hari ini yang terlihat seksi justru usaha mikro kecil menengah. Padahal UMKM dan koperasi bukan berhadap-hadapan.Justru harus diciptakan iklim dimana UMKM menjadi anggota koperasi dan koperasi yang melakukan pembinaan terhadap UMKM. 


    Harus duduk bareng lagi?

    Iya, duduk bareng lagi berupaya untuk menyamakan pemikiran lagi. 


    Saya melihat, salah satu yang menjadi hal krusial adalah pemahaman penjiwaan tentang berkoperasinya, dalam hal ini sumber daya manusianya. Penempatan orang dalam posisi di kedinasan tidak lagi didasarkan pada kompetensi. Makanya perlu waktu untuk adaptasi dan belajar lagi mengenai perkoperasian. 


    Koperasi harus mengikuti perubahan zaman?

    Koperasi itu dilahirkan sebagai sebuah lembaga yang memiliki kemampuan beradaptasi dan berkelanjutan. Misalnya di era sekarang, kemampuan digitalisasi sudah harus dimiliki koperasi dan insan koperasinya.


    Bagaimana dengan  keikutsertaan kaum milenial dalam perkoperasian?

    Tidak bisa dipungkiri setiap kita mengadakan kegiatan pelatihan yang jadi pesertanya kebanyakan usia lanjut.

    Kedepan, kami ingin penggerak koperasi adalah anak muda yang sesungguhnya. Perkenalan akan seluk beluk koperasi bagi kaum milenial bisa melalui koperasi siswa (Kopsis) dan koperasi mahasiswa (Kopma). Ini bisa dilakukan jika kami diberi kesempatan  untuk mengenalkan perkoperasian pada setiap tahun ajaran baru di saat sekolah atau kampus melaksanakan masa orientasi studi. Ada sesi tanya jawab tentang perkoperasian di sana. 


    Anda punya mimpi tentang koperasi?

    Saya ingin koperasi  mampu menjelma dalam bentuk sesungguhnya, melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. 


    Jika bangunan koperasi tidak ideal, yang terjadi tujuan luhur pendirian koperasi menjadi tidak maksimal. Dan yang ideal ini juga bukan sesuatu yang diluar batas kemampuan. Tinggal bagaimana political will pemerintah dan pengurus koperasi konsisten dan komitmen dalam penegakan hukum dan pengawasannya.


    Makna anggota koperasi menjadi sejahtera harus bisa dilihat indikator sejahteranya di mana. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Serta terlayaninya kesehatan dan pendidikan bagi anggota koperasi tersebut. Dengan kata lain, koperasi menjadi solusi atas indikator sejahtera itu. *(OAR)



     Red



    Bagikan

    Komentar & Pesan

    Nama
    Email *
    Pesan *
    Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
            
     
    WAKTU SAAT INI:
    Follow:
    Facebook  Twitter  Instagram  Youtube  
    mediadata.co.id - News & Report   





      30/05/23

      H. Sulaeman, Ketua  Pengurus Koperasi Swadaya Pribumi (KSP);

      Ketegasan Penting, Komunikasi Harus



      BOGOR- Berlatar aktivis yang melaksanakan program- program lingkungan dan kemasyarakatan. Menjadi bekal yang kuat baginya saat menjalankan amanah menjadi Manajer di 2006 hingga dipilih sebagai Ketua Pengurus di Koperasi Swadaya Pribumi (KSP) pada 2012 sampai sekarang.


      Berikut hasil perbincangan dengan Peserta Pelatihan Sertifikasi  Manajer Terbaik se-Kabupaten Bogor, di lantai 2 kantor KSP  yang sejuk di wilayah Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat di penghujung Mei 2023.


      Anda melihat kondisi koperasi hari ini seperti apa?

      Peran pemerintah belum sepenuhnya mendukung usaha koperasi. Kondisi ini bisa dilihat dari sulitnya koperasi mendapatkan akses permodalan. Padahal koperasi sebagai usaha terkecil di masyarakat justru yang bisa membantu disaat masyarakat sulit membuka akses ke bank karena adanya berbagai persyaratan. Koperasilah yang menjadi harapannya tapi kan tidak semua koperasi punya kecukupan modal.


      Seperti hidup segan mati tak mau?

      Untuk beberapa koperasi bisa dibilang seperti itu.   Karena faktanya memang ada banyak koperasi berdiri bahkan jumlahnya ribuan. Tetapi yang masih hidup dan menjalankan kegiatannya, hanya beberapa persennya saja. Selebihnya tinggal koperasi papan nama. Yang terjadi justru munculnya bangke-bangke atau bank-bank keliling yang mengatasnamakan koperasi tetapi praktiknya menjadi rentenir, meminjamkan dananya dengan bunga yang sangat tinggi. Tentu ini akan memberatkan masyarakat yang sudah terlanjur meminjam ke mereka. 


      Harusnya seperti apa?

      Sebetulnya sudah ada koperasi yang maju dan bagus. Jalannya berbarengan antara koperasi dengan pemerintah daerah. Di satu sisi ada regulasi yang disiapkan dan berbagai program yang didukung pemerintah daerah dengan mengikutsertakan gerakan koperasi. Termasuk perkuatan permodalan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola lembaga semacam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ada juga pola pemerintah daerah menitipkan dananya di bank daerah untuk melayani pinjaman modal bagi koperasi.


      Di Kabupaten Bogor sudah berjalan?

      Kami pernah menerima pinjaman dari program Gerakan Masyarakat Madani kerjasama dengan Bank Syariah.


      Artinya koperasi memang layak dibantu?

      Hirarkinya kuatkan koperasi, kemudian koperasi yang menyalurkan dananya ke pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Yang terjadi saat ini, pemerintah langsung memberikan bantuannya kepada UMKM. Bagaimana  dengan pengawasannya, pengelolaannya, efektif atau tidak pemanfaatannya. Harusnya penyalurannya melibatkan koperasi yang ditunjuk pemerintah, tentu koperasi yang sehat dan bagus manajemennya. Selanjutnya UMKM menjalankan usahanya dibawah bimbingan koperasi, sehingga monitoring dan evaluasinya bisa maksimal. Hal ini sejak awal sudah saya usulkan.


      Hasilnya?

      Masih harus diperjuangkan. Padahal jika koperasi berdaya, efeknya UMKM akan hidup. 


      Bagaimana jalan keluarnya?

      Harus ada political will dari pemerintah, terutama pemerintah daerah.  Harus punya keberanian, terserah teknisnya seperti apa. Kalau di Kabupaten Bogor ada Bank Syariah  Bogor Tegar Beriman, dana untuk perkuatan modal koperasi bisa dititipkan di sana supaya koperasi di Kabupaten Bogor bisa menyalurkan pinjaman bergulir ke anggotanya, khususnya yang sudah punya dan baru memulai  usaha.


      Yang lebih khusus?

      Seharusnya sudah terbentuk BLUD yang khusus melayani permodalan bagi koperasi. Di Dinas Koperasi dan UKM kan ada bidang-bidang. Buat satu bidang yang khusus membawahi permodalan tadi. Nanti ada  Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing kecamatan atau wilayah yang memberikan pelayanan kepada koperasi.


      Sudah terbentuk?

      Masih harus dikomunikasikan antara Eksekutif dan Legislatif.


      Masalahnya di mana?

      Karena kami bukan pengusung jadi terkadang ada nuansa politisnya. Makanya harus terus diusulkan dan diperjuangkan.


      Keberpihakannya terhadap perkoperasian di mana?

      Political will pemerintah kan tetap ada dan insan koperasi juga harus berbenah. Mulai dari kesehatan koperasinya, manajemen dan Sumber Daya Manusianya. Sering mengikuti pelatihan, ada sertifikasi manajer, pengurus dan pengawas.


      Harus seperti itu?

      Ya karena pengurus koperasi harus bisa melihat peluang dari pihak lain. Misalnya ada kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan  proyek-proyek yang ditenderkan, dilibatkan dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), pemberian  beasiswa atau ada kegiatan pelatihan yang dikerjasamakan.


      Apa program kerja yang blom dilaksanakan di KSP?

      Sejujurnya, KSP lebih condong kepada pengembangan di sektor riil. Seperti pendirian warung sembilan bahan pokok (sembako) dan usaha kuliner. Kami juga sedang menyiapkan rencana pembuatan klinik kesehatan bagi anggota dan masyarakat di lingkungan Klapanunggal. 


      KSP lahir karena dari awal semangatnya menerapkan pola syariah. Kekuatan permodalannya dari simpanan para anggota, mulai dari  Simpanan Wajib, Simpanan Pokok, Simpanan Sukarela dan Simpanan berjangka lainnya. Dengan jumlah anggota sekitar sembilan ribu orang, aktif dan tidak aktif. Kami berharap bisa memberikan  pelayanan terbaik kepada anggota KSP. 


      Ada anggota yang nyeleneh?

      Kami akan bertindak tegas jika ada anggota atau siapa pun yang bersikap tidak patuh terhadap aturan di KSP. Tapi sebelum mengambil keputusan, kami akan mengkomunikasikannya lebih dulu kepada yang bersangkutan sampai beberapa kali. Kalau tidak ada tanggapan, sikap tegas diambil sebagai langkah terakhir.


      Prestasi yang pernah diraih KSP?

      Di 2021 KSP menjadi Koperasi Terbaik di Kabupaten Bogor.


      Harapan terhadap masa depan koperasi?

      Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus terus mendukung koperasi. Karena koperasi merupakan soko guru ekonomi kita. Saat krisis moneter   terjadi, ketika perusahaan-perusahaan besar banyak yang ambruk. Koperasi  bisa bertahan karena didukung anggotanya. Karena mereka percaya makanya koperasi menjadi kuat.


      Ada  pesan untuk insan koperasi?

      Tetap semangat dan berinovasi tiada henti.* (OAR)




      Bagikan

      Komentar & Pesan

      Nama
      Email *
      Pesan *
      Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
              
       
      WAKTU SAAT INI:
      Follow:
      Facebook  Twitter  Instagram  Youtube  
      mediadata.co.id - News & Report