JAKARTAmediadata.co.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajaran KPU dan Bawaslu betul-betul menjaga asas netralitas dalam proses Pilkada 2020, terutama dalam pemungutan suara. Tito menyebut dirinya pernah melihat kecurangan pada jajaran KPU di suatu daerah demi memenangkan seseorang.
Dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, (20/10/2020), Tito mengatakan, pernah berpengalaman ketika masih menjadi polisi. “Di tingkat provinsi, kabupaten, kota, saya berpengalaman jadi kapolres, saya berpengalaman jadi kapolda, dan berpengalaman di Kapolri juga, dalam kurun waktu yang tak pendek juga, 3,5 tahun. Itu mohon maaf di KPU pun begitu mau pemilihan, saya tak katakan semua ya, ada daerah yang sengaja masang (orang) juga, calon itu masang orang di KPU,” lanjut Tito.
Tito mengatakan jaringan KPU-Bawaslu tidak seperti TNI-Polri yang satu komando sampai tingkat paling bawah. KPU-Bawaslu kata Tito memiliki proses rekrutmen ad hoc.
“Jaringan KPU-Bawaslu tak seperti TNI-Polri yang satu komando dan punya rigit dengan kode etik yang kuat. Rekrutmennya ad hoc, temporer, dari kecamatan ke bawah sampai TPS. ini melibatkan ratusan ribu orang. bahkan pada pemungutan suara nanti jutaan. Apakah mungkin dengan latar belakang berbeda etnik, hubungan kekeluargaan, menjamin netralitas jajaran KPU-Bawaslu di tingkat bawah, itu tak gampang,” ujarnya.
Apalagi, jelas Tito, penyelenggaraan pilkada hanya setiap 5 tahun sekali. Itu berpotensi dijadikan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan proses transaksional. Dia meminta aparat penegak hukum menindak tegas tindakan itu.
“Apalagi yang ad hoc ini 5 tahun sekali, sehingga ini rekan KPU daerah yang bertanggung jawab, tunjukkan netralitas. Dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh paslon, juga teman-teman Bawaslu jangan terjadi tindak transaksional. Itu lah yang ditindak tegas. Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian polri, kejaksaan, kita sampaikan juga kalau ada oknum berbuat demikian, pidanakan, tindak tegas, berikan contoh efek deteren kepada yang lain,” tuturnya.
Dinilai terbukti merima suap, Bupati nonaktif Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, Muzni Zakaria, divonis empat tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider empat bulan. Terdakwa Muzni...
Komentar & Pesan
_______________________________________ Adv
Follow:
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar