• Headline
  • H⭕rizon
  • Review
  • About us








  • Susi Pudjiastuti  Mengaku Tidak Rela Jika Ekspor Benih Lobster Dibuka

    Salah satu keputusan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo jadi bahan perbincangan selama beberapa hari terakhir, yaitu mencabut Peraturan Menteri KP No. 56 tahun 2016 dan memberikan izin kepada sejumlah eksportir benih lobster kepada kolega partainya dan mantan penyelundup benih.
    Sementara itu Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  mengaku tidak rela jika ekspor benih lobster dibuka. “Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor,” ujarnya dikutip dari akun Twitter resmi miliknya @susipudjiastuti, Senin (6/7/2020).
    Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro menyebut polemik saat ini masih ada campur tangan dari menteri lama yang belum rela melepas jabatannya. Darori merupakan salah satu pihak yang mendukung ekspor benih lobster dibuka.
    Penyelundup dan Partai
    Peraturan yang diterbitkan menteri lama, Susi Pudjiastuti, salah satunya berisi larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp). Edhy mengganti peraturan ini dengan Permen KP No. 12 tahun 2020 pada Mei lalu. Di dalamnya banyak ketentuan diubah, salah satunya mengizinkan ekspor lobster.
    Menurut laporan Tempo edisi 4 Juli 2020 sebanyak 30 perusahaan yang diizinkan mengekspor benih lobster memuat nama kader Partai Gerindra sebagai komisaris hingga direksi. Nama-nama yang disebutkan di antaranya Sugiono, Sudaryono, Rauf Purnama, Dirgayuza Setiawan, Harryadin Mahardika, Simon Aloysius Mantiri, Iwan Darmawan Aras, hingga Hashim Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo–adik dan keponakan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, kini Menteri Pertahanan.
    Beberapa nama politikus dari PKS, Partai Golkar, juga muncul. Ada lagi satu nama yang tak asing, pendiri Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.  
    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, mempertanyakan transparansi kebijakan Menteri Edhy ini. “Menteri harus bisa menjadi regulator yang baik dan berpijak pada kepentingan rakyat,” kata Slamet kepada media  Tirto, Selasa (7/7/2020). Jika tidak transparan, tidak profesional, atau kalau “penentuan perusahaan dasarnya adalah karena kedekatan,” katanya, “maka ini akan melemahkan posisi pengawasan dari pemerintah.
    ” Saat pengawasan Menteri Edhy kepada kolega yang mendapat izin ekspor lemah, pihak yang paling dirugikan tidak lain adalah masyarakat. “Akan mengorbankan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional,” katanya.
    Direktur Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai apa yang dilakukan Menteri Edhy membenarkan desas-desus yang kerap muncul saban membicarakan politik Indonesia: bahwa setiap partai yang bergabung ke koalisi pemerintahan–entah dipimpin oleh siapa pun pemerintahan itu–memang mengharapkan dan memanfaatkan keuntungan dari jabatan yang diberikan. Ragam keuntungan itu, kata Adit, selanjutkan akan digunakan untuk kepentingan partai dalam beraktivitas politik. Keuntungan itu bisa berupa uang, kemudahan berbisnis, modal, hingga suara elektoral. “Dalam konteks Menteri Edhy, pasti ada urusan ke sana juga. Ini kan istilahnya bancakan untuk menjadikan posisi di kementerian sebagai economic resources untuk partai,” katanya.

    Adit menegaskan cara Menteri Edhy yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gereindra, sangat tidak etis, dan menguntungkan partai politiknya saja dan kelompok-kelompok tertentu.” Dan ini hanya satu dari banyak kemungkinan hal serupa terjadi di tempat lain. Ia bilang hampir semua partai politik melakukan hal serupa–dengan ceruk keuntungan berbeda-beda di pos jabatan masing-masing. (Edison)



    Bagikan




    Komentar & Pesan

    Nama
    Email *
    Pesan *
    Pesan dan komentar Anda tidak di publikasikan. Terimakasih.
    _______________________________________          Adv
    __________________________________________________ 
    WAKTU SAAT INI:
    Follow:
    Facebook  Twitter  Instagram  Youtube   


    mediadata.co.id - News & Report