Jakarta, Mediadata.co – Pemerintah telah menutup semua data para pejabat terkait informasi dalam aplikasi Pedulilindungi. Hal ini dilakukan gara-gara Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo tersebar di media sosial.
Demikian ditegaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9). "Kita menyadari itu kita tutup beberapa pejabat yang data pribadinya sudah terbuka kita akan tutup," tukasnya.
Budi mengaku, sejak tadi malam sudah mendapat info menyangkut tersebarnya NIK Presiden Jokowi di media sosial. Sekarang sudah dirapikan. “Data para pejabat ditutup," katanya.
Budi mengatakan, aplikasi pedulilindungi itu sebenarnya sarana warga untuk melakukan pengecekan status vaksinasi atau hasil tes Covid 19 sebagai salah satu syarat masyarakat melakukan aktivita seperti di mal.
Lebih lanjut Budi menuturkan, pihaknya dapat banyak masukan jika orang tidak tahu statusnya. “Ditolak rakyat enggak nyaman. Karena itu kita buka kesempatan masyarakat untuk bisa mengecek," ujar Budi.
Bukan hanya presiden, lanjut Budi, banyak pejabat yang NIK-nya sudah tersebar. "Bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar itu masih keluar. Kita menyadari itu sekarang. Kita akan tutup data para pejabat," jelasnya.
Menurut Budi, pemanfaatan NIK seseorang untuk tujuan tertentu tidak etis karena merupakan hak pribadi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dilarang memanfaatkan data pribadi orang lain.
"Kalaupun kita kebetulan tahu tapi kan ini sifatnya pribadi secara budaya dan negara hukum kita harus menjaga privacy dari yang bersangkutan," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo beredar di dunia maya. (YR)
Bagikan⏹
Komentar & Pesan
Follow:
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar